Demonstrasi Tak Perlu Izin, Cukup Pemberitahuan (UU No.9 tahun 1998)

credits : bangsa Indonesia
credits : bangsa Indonesia

Demonstrasi adalah hak warga negara asli. UU No. 9 tahun 1998 menyatakan dengan tegas bahwa Polri wajib memberikan tanda terima pemberitahuan demonstrasi segera setelah pemberitahuan diterima. Undang-undang ini mengatur dengan tegas dan jelas hak dan kewajiban demonstran dan aparat kepolisian.

Upaya menghalang-halangi pelaksanaan atau membelokkan makna suatu undang-undang harus dilihat sebagai upaya inkonstitusional. Upaya penghalang-halangan termasuk menyampaikan ancaman langsung maupun tidak langsung terhadap warga negara yang hendak menggunakan haknya.

Lahirnya UU No.9 tahun 1998 dengan sendirinya menghapus Pasal 510 KUHP.  Asal muasal pasal 510 KUHP adalah upaya Penjajah Belanda untuk mencegah rakyat berkumpul dan melakukan protes sehingga dapat mengganggu kekuasaan Penjajah Belanda. Aturan tersebut kemudian digunakan oleh Indonesia dengan Rezim Orde Baru sebagai pengguna paling aktif. (more…)

Salah Ucap Fahri Hamzah Bisa Berakibat Fatal

Credits : Kompas.com
Credits : Kompas.com

Fahri Hamzah barangkali keseleo lidah, sebagaimana dikutip Kompas Fahri mengatakan dalam negara demokrasi tak ada lagi sakralisasi negara. Fahri menolak masuknya klausul pasal penghinaan pemerintah dalam RUU KUHP. RUU ini disusun oleh tim yang dipimpin oleh Muladi.

Tentu aneh bila bicara “konteks negara” namun konteksnya sendiri tidak disakralkan. Sistem demokrasi ada untuk menjaga eksistensi negara. Pernyataan yang tepat (dan logis) seharusnya : dalam negara demokrasi tak ada lagi sakralisasi Pemerintah. (more…)

Alasan Keamanan Nasional, BUMN RRC Dilarang Akuisisi Perusahaan AS

credits: CNN
credits: CNN

Pemerintah AS didesak untuk melarang akuisisi perusahaan AS oleh BUMN RRC. Laporan dari U.S.-China Economic and Security Review Commission menyebutkan bahwa Partai Komunis China (PKC) memanfaatkan BUMN RRC untuk kepentingan ekspansi ekonomi dan keamanan.

BUMN dan investor swasta RRC belakangan sangat aktif melakukan akuisisi pembelian perusahaan-perusahaan Amerika. Beberapa perusahaan raksasa AS diketahui telah dan akan diakuisisi oleh BUMN dan investor RRC, sebutlah antara lain : (more…)

5 Alasan PDB Tak Layak Jadi Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Credits : Wikimedia
Credits : Wikimedia

Sejak Perjanjian Bretton Woods (1944) Pendapatan Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Products (GDP) digunakan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara. Namun demikian, PDB sesungguhnya sejak awal  dianggap tidak dapat diandalkan untuk menjadi indikator pertumbuhan ekonomi.  Adalah Simon Kuznets, penggagas konsep modern PDB, pada paparan perdananya di hadapan Kongres Amerika (1934) yang telah mewanti-wanti  dan menentang penggunaan PDB sebagai indikator kesejahteraan ekonomi.

Sepuluh tahun belakangan ini, kritik terhadap PDB sebagai indikator pertumbuhan ekonomi kembali menguat terutama setelah Depresi Ekonomi Yunani (2009) dan Subprime Mortgage Crisis Amerika (2007-2009). Kedua krisis tersebut merupakan contoh nyata bagaimana PDB mengelabui ekonom dan pemerintah. Kritikus terbesar saat ini barangkali adalah Joseph E Stiglitz (Nobel Ekonomi 2001). Pada 2008, Presiden Prancis Nicholaz Sarkozy meminta bantuan Stigliz dan Amartya Sen (Nobel Ekonomi 1998) untuk menganalisa pertumbuhan ekonomi negerinya. Hasil laporan mereka yang juga sarat berisi pandangan kritis tentang PDB  dan pertumbuhan ekonomi dapat di download melalui link berikut.

Untuk Anda yang awam istilah  ekonomi, berikut ini 5 hal yang menyebabkan PDB tidak layak dijadikan indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara (termasuk Indonesia tercinta) : (more…)